KUNINGAN – Kecamatan Garawangi kini tercatat sebagai wilayah dengan kasus stunting tertinggi di Kabupaten Kuningan. Menyikapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika, SE, menyoroti efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum berdampak signifikan terhadap penurunan angka stunting di wilayah tersebut.
Camat Garawangi, Maryanto, mengungkapkan bahwa dari total 2.900 balita di wilayahnya, sebanyak 19,7 persen atau sekitar 490 anak terindikasi mengalami stunting. Angka ini menempatkan Garawangi di posisi teratas dari 32 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kuningan.
- Akselerasi UMKM Kuningan Go Digital, Mahasiswa IPB Fasilitasi QRIS dan Google Maps
- Berburu Motor Murah Mulai Rp 1 Jutaan di Lelang Kejari Kuningan, Begini Jaminan Pengurusan STNK-nya
- Bersama Mahasiswa KKN Unisa, Politisi Gerindra Sri Laelasari Gencarkan Edukasi Cegah HIV dan Lindungi Pelajar Kuningan
- Siswa SD Desa Puncak Mulai Kenal AI, Mahasiswa IPB University Gelar Edukasi Digital hingga Keuangan
- Sisi Lain Viral Wisata Curug Bebedahan Kuningan: Berpotensi Besar, Namun Minim Anggaran
Menurut Maryanto, pelaksanaan program MBG yang saat ini berjalan masih perlu penyesuaian khusus. Ia menilai, sistem pemberian makanan bagi kelompok baduta (bawah dua tahun) maupun balita saat ini masih disamakan dengan orang dewasa dan sekadar dibedakan dari segi porsi.
“Harapan ke depan untuk MBG khusus balita ini adanya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan atau pendamping ASI. Makanan ini harus mudah dicerna oleh balita, jangan disamakan dengan makanan orang dewasa yang hanya berbeda porsi,” urai Maryanto dalam kegiatan Sapa Warga berbasis desa di Alun-alun Desa Garawangi, Ahad (28/6/2026).
Lebih lanjut, Maryanto menaruh harapan besar pada sinergi lintas pemerintahan. Ia berharap ada dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, salah satunya melalui program pembangunan daerah dan dana aspirasi dewan, untuk mengintervensi faktor penyebab stunting secara komprehensif, mulai dari faktor ekonomi, sanitasi, hingga infrastruktur kesehatan lingkungan.
Merespons aspirasi tersebut, Hj. Ika Siti Rahmatika yang kini duduk di Komisi II DPRD Jabar, mengamini bahwa implementasi program MBG di lapangan memerlukan evaluasi khusus, terutama agar tepat sasaran bagi kelompok B3 (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita).
“Saya sebagai warga Kuningan sekaligus anggota dewan ingin turut serta berkontribusi menurunkan stunting. Terkait MBG, sepertinya memang perlu ada evaluasi untuk penerimanya, lebih fokus ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” ungkap mantan Ketua TP PKK Kabupaten Kuningan tersebut.
Ika menyebutkan, temuan tingginya angka stunting di Garawangi di tengah berjalannya program gizi nasional akan dibawanya ke tingkat provinsi.
“Hari ini saya mendengar ada kasus seperti ini, padahal sosialisasi MBG di pusat dampaknya untuk penurunan stunting. Ini akan menjadi pelaporan khusus ke fraksi kami. Tentunya kita harus berbuat untuk Kuningan, karena masa depan anak-anak ditentukan hari ini,” kata Ika. (Nars)